Demo pemekaran propinsi bisa dimasukkan sebagai sparatisme local ” ungkap Ryas Rasyid Anggota DPR RI semalam ketika diwawancarai salah satu TV Swasta berkaitan kasus demonstrasi warga yang menuntut pendirian propinsi baru di Tapanuli Selatan di Sumut yang menewaskan Abdul Azis ketua DPRD Sumut. Pemekaran propinsi makin marak terjadi di Indonesia pasca adanya aturan berkaitan dengan otonomi daerah. Lalu mengapa pemekaran propinsi ataupun kabupaten ini menjadi tren dibeberapa daerah saat ini?

Analisa saya pertama , jika terjadi pemekaran maka otomatis akan ada aliran dana ke daerah dari pemerintah pusat. Kedua, akan ada peluang jabatan-jabatan baru yang diperebutkan. Ketiga, keuntungan bagi partai karena otomatis jika ada propinsi atau kabupaten baru pasti ada peluang untuk dilakukan pemilihan.
Lalu kemudian apakah dengan menjadi propinsi baru atau kabupaten baru rakyat akan sejahtera? Nah ini yang saya sangat meragukannya. Justeru menurut pengamatan saya, adanya kabupaten atau propinsi baru justeru memunculkan raja-raja kecil didaerah. Seorang kepala daerah menjadi semacam raja kecil, sementara rakyat juga semakin menderita saja.
Saya pernah dalam suatu kesempatan melakukan penelitian tentang buruh migran Indonesia, mengagas sebuah konsep peraturan daerah untuk perlindungan buruh migran di kabupaten tulang bawang lampung ditahun 2007 lalu. Tulang bawang termasuk kabupaten baru hasil pemekaran lampung timur kalo tidak salah. Nah saya melihat kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan, Bupati sudah semacam raja saja, hampir semua fasilitas umum maupun perusahaan besar swasta dimilikinya sendiri dengan kroni-kroninya.
Sementara fasilitas umum misalnya saja jalan sangat memprihatinkan, belum lagi kondisi perekonomian rakyatnya. Tulang Bawang merupakan daerah pengirim buruh migran yang lumayan besar disamping jawa timur dan jawa tengah, jawa barat maupun nusa tenggara barat. Sebagian lainnya petani maupun buruh. Aroma kemiskinan cukup terasa, sungguh sangat kontras dengan kehidupan dan kekayaan para pejabatnya.
Jadi dibalik hebohnya pemekaran propinsi di Tapanuli Selatan sarat dengan kepentingan politik kelompok tertentu, yang tentunya ingin mengambil keuntungan dari semua. Sementara bagi masyarakatnya pasti tidak akan ada perubahan yang berarti. Seharusnya ada mekanisme yang jelas dari pemerintah mengenai hal ini. Sehingga tidak muncul kerusuhan yang bisa juga dikatakan sebagai separatism local ini. Intinya dari semua proses politik semacam ini, selalu rakyat dijadikan alasan, rakyat pula yang menjadi korban.